Lokasi saat ini:BetFoodie Lidah Indonesia > Tempat Makan
PBB terima laporan adanya kekerasan seksual di El Fasher, Sudan
BetFoodie Lidah Indonesia2025-11-10 14:07:39【Tempat Makan】037 orang sudah membaca
PerkenalanKantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (Office for the Coordination of Humanitarian Affairs/

PBB (ANTARA) - Lebih dari sepekan setelah pengambilalihan Kota El Fasher di Sudan oleh Pasukan Dukungan Cepat (Rapid Support Forces/RSF), eksekusi singkat dan kekerasan seksual terhadap warga sipil dilaporkan terus berlanjut, kata petugas kemanusiaan PBB pada Senin (3/11).
Kantor PBB untuk Koordinasi Urusan Kemanusiaan (OCHA) mengangakan Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) menerima laporan yang dapat dipercaya tentang kejahatan terhadap warga sipil, termasuk wanita dan anak-anak, dari dalam ibu kota negara bagian Darfur Utara yang diblokade.
"Ratusan warga sipil, termasuk pekerja kemanusiaan, dilaporkan tewas, sementara banyak yang masih terjebak di dalam kota dengan sedikit atau tanpa komunikasi dengan dunia luar," kata OCHA sebagaimana warta Xinhua.
"Pengiriman bantuan yang menyelamatkan jiwa masih diblokir oleh RSF, bertentangan dengan kewajibannya berdasarkan hukum humaniter internasional untuk memfasilitasi penyaluran bantuan tersebut secara cepat dan tanpa hambatan."
Organisasi Internasional untuk Migrasi (International Organization for Migration/IOM) melaporkan bahwa hampir 71.000 orang telah meninggalkan El Fasher dan daerah sekitarnya sejak jatuhnya kota itu pada 26 Oktober, sebagian besar ke kamp-kamp yang penuh sesak di Kota Tawila, 40 kilometer jauhnya, sementara banyak pengungsi yang baru datang melaporkan pembunuhan, penculikan, dan kekerasan seksual di sepanjang jalan.
Kondisi di Tawila sangat memprihatinkan. Banyak keluarga yang terpaksa tinggal di tempat terbuka atau di tempat penampungan sementara, persediaan makanan menipis, dan air bersih langka, kata OCHA. "PBB dan mitranya menyediakan bantuan darurat, termasuk makanan sehari-hari, layanan kesehatan, air, sanitasi, nutrisi, dan dukungan psikososial, tapi upaya ini hanya memenuhi sebagian kecil dari kebutuhan yang ada mengingat keterbatasan dana."
Kekerasan di wilayah Kordofan juga meningkat tajam, memicu pengungsian besar-besaran dan penderitaan warga sipil, kata kantor tersebut, seraya mencatat bahwa pelanggaran berat, termasuk dugaan eksekusi cepat terhadap warga sipil, telah dilaporkan di wilayah Bara, Kordofan Utara.
IOM menyangakan bahwa antara 26 hingga 31 Oktober, sekitar 37.000 orang mengungsi dari Bara, Um Rawaba, dan desa-desa sekitarnya. Warga sipil menghadapi peningkatan kengakamanan, kekurangan pangan, dan kerusakan infrastruktur dasar.
Dengan hanya dua bulan tersisa di tahun ini, rencana bantuan kemanusiaan 2025 untuk Sudan hanya didanai sebesar 28 persen, dengan 1,17 miliar dolar AS (1 dolar AS = Rp16.625) yang diterima dari 4,16 miliar dolar AS yang dibutuhkan, kata OCHA, yang menyerukan pendanaan mendesak dan fleksibel untuk mendukung jutaan orang yang terjebak dalam konflik Sudan.
Suka(17)
Artikel Terkait
- BGN izinkan kembali operasional SPPG Sungai Lakam
- Jabar targetkan perluasan pasar lewat West Java Expo 2025
- BPBD Cilacap: 307 warga mengungsi akibat banjir di 15 kelurahan
- Forum Pangan Dunia 2025 dibuka di Roma, rayakan 80 tahun FAO
- Tips aman dan nyaman menonton konser
- Pemerintah sebut produk cengkih terpapar Cs
- PBB alokasikan dana tambahan untuk dukung operasi kemanusiaan di Gaza
- Dinkes Kota Malang temukan mikroba di dalam sampel MBG
- Pohon depan Mal Slipi Jaya tumbang akibat dihantam truk molen
- Ngak hanya enak, daun melinjo punya segudang manfaat sehat bagi tubuh
Resep Populer
Rekomendasi

Wamen Kabinet Merah Putih dukung ajang JMFW 2026

Kondisi cuaca di Jakarta masih normal

Ahli gizi sebut zat besi penting bagi peningkatan performa olahraga

1.938 pelajar di pulau penyangga Batam mulai dapat MBG

Kapolda: 80 persen SPPG sudah terbentuk di Aceh, guna dukung MBG

Mendagri ingatkan pemda tetap waspada meski inflasi terkendali

Ahli gizi imbau kantin sekolah siapkan makanan saling melengkapi MBG

BPOM berikan penjelasan ke FDA AS, pastikan keamanan produk ekspor RI